webplus.id - Program kerja untuk mendorong pemerataan pembangunan, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena memiliki multiplier efek yang tinggi. Hal ini mutlak diperlukan agar pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Motivasi itulah yang membuat pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur yang mendorong mobilitas, produktivitas, konektivitas, akses dan bersifat sustainability antargenerasi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong karena pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap. Pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada semangat membangun peradaban dan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi serta manfaat bagi rakyat, khususnya pada perekonomian daerah, nilai tambah industry, pendapatan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja.

Baca juga: OECD: Proyeksi Pertumbuhan PDB di ASEAN Melemah

Pentingnya pembangunan infrastruktur maka pemerintah memberikan dukungan yang besar sebagai perwujudan pembangunan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan transformasi, inovasi dan dukungan serta komitmen berbagai sektor, yang mencakup dukungan pemerintah melalui APBN, ketersediaan lahan, pembangunan yang mempertimbangkan aspek sustainabilitas, tata Kelola, dan lingkungan, inovasi pembiayaan, pemanfaatan teknologi serta adanya penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.

Kemudian memberikan dukungan kepada kementerian atau lembaga melalui belanja modal, belanja birokrasi dan belanja pegawai untuk memastikan kementrian atau lembaga dapat berpartisipasi mengembangkan infrastruktur.

Baca juga: Kendala Yang Dihadapi Oleh IKM Makanan dan Minuman Dalam Naik Kelas

Selain itu, pemerintah turut menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar dana pembangunan infrastruktur tidak hanya dari pemerintah melainkan juga swasta.

Skema KPBU ini termasuk bentuk pembiayaan yang kreatif mengingat ketersediaan APBN terbatas sehingga pemerintah berupaya menjaga tingkat kesehatannya namun pembangunan infrastruktur tetap berjalan.

Sejak 2020- 2023, Bank Dunia mencatat kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai Rp. 6.445 Triliun dan menghadirkan berbagai manfaat diantaranya pembangunan konektivitas melalui jalan tol, jalur kereta api serta bandar udara, ketersediaan air bersih, sumber energi listrik serta hulu migas dan pariwisata. Sementara dukungan dari sisi anggaram yang murni datang dari negara hanya mencapai 37 persen, sementara itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diramalkan dapat berkontribusi hingga 21 persen. Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, “Sebagai wujud komitmen LMAN sebagai bagian dari kolaborasi ekosistem pembangunan infrastruktur, LMAN akan terus mendorong dan menjunjung tinggi sinergi bersama dengan seluruh instansi terkait, serta terus berupaya melaksanakan inovasi yang diperlukan agar pendanaan pengadaan lahan dapat terlaksana sesuai tata kelola untuk turut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yangmenghadirkan manfaat bagi Indonesia". 

Baca juga: Strategi Kebijakan Pembangunan Pertanian Untuk Meningkatkan Peran Sektor Pertanian